Berita

Penjaminan Mutu tidak Lagi Dipandang sebagai Pemenuhan Administratif

Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan · 10 Agu 2026 · 501 kali dilihat
Penjaminan Mutu tidak Lagi Dipandang sebagai Pemenuhan Administratif

Sumber foto: Dok. IBAR/Kemendikdasmen

Sistem penjaminan mutu masa depan turut diperkuat oleh integrasi data terpadu.

BSANP, JAKARTA — Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc. menegaskan pentingnya perubahan paradigma sistem penjaminan mutu pendidikan dari sekadar pemenuhan kepatuhan administratif (administrative compliance) menuju budaya keunggulan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I BSANP Tahun 2026 di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Langkah transformasi tersebut dirancang untuk mengatasi kesenjangan mutu antardaerah, variasi hasil belajar siswa, dan dinamika kualitas pembelajaran di kelas yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

“Penjaminan mutu tidak lagi dipandang sekadar sebagai pemenuhan kepatuhan administratif. Sekolah tidak otomatis bermutu hanya karena dokumennya lengkap. Sebaliknya, ada sekolah dengan keterbatasan sarana namun mampu melahirkan lulusan berkualitas karena kepemimpinan yang kuat dan budaya belajar yang sehat,” ujar Toni.

Dia juga menjelaskan, krisis mutu di sekolah tidak pernah terjadi secara mendadak, melainkan akumulasi dari masalah-masalah kecil yang dibiarkan terlalu lama, misalnya, karena kepemimpinan yang tidak efektif atau ketidakhadiran guru. 

Oleh karena itu, kata dia, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui BSANP dan BAN-PDM Provinsi akan diintegrasikan secara terpadu lewat Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026 agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Selain itu, BKPDM tengah merancang regulasi baru yang mewajibkan pendirian sekolah baru untuk mengantongi rekomendasi keterjaminan mutu dari BSANP dan BAN-PDM Provinsi sebelum izin operasional diterbitkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah juga mempercepat rilis Rapor Pendidikan ke bulan Oktober agar selaras dengan siklus perencanaan anggaran harian sekolah.

Sistem penjaminan mutu masa depan turut diperkuat oleh integrasi data terpadu (Dapodik, Asesmen Nasional, Rapor Pendidikan, dan TKA) serta pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) pada aplikasi akreditasi. Teknologi ini memungkinkan sistem peringatan dini (early warning system) dan pemantauan bertahap (surveillance) bekerja secara otomatis untuk mendeteksi dinamika mutu sekolah tanpa harus menunggu siklus lima tahunan.

Seluruh penguatan regulasi dan penjaminan mutu berkelanjutan ini ditargetkan untuk mendongkrak pencapaian kompetensi riil murid Indonesia dalam menghadapi asesmen internasional PISA pada 2029.